LAWORO, MUNA BARAT – Langkah luar biasa ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) di bawah kepemimpinan Bupati Laode Darwin. Memasuki dua tahun masa kepemimpinannya, Laode Darwin berhasil menghadirkan langsung sejumlah pemegang kendali sektor energi nasional ke Kabupaten Muna Barat.
Tidak tanggung-tanggung, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga dan Regional Sulawesi hadir langsung di Laworo, Jumat (4/9/2026).
Kehadiran para pejabat tinggi sektor energi tersebut merupakan buah dari kegigihan Bupati Laode Darwin dalam memperjuangkan kebutuhan energi masyarakat Muna Barat. Sebelumnya, Bupati bahkan melakukan langkah jemput bola dengan mendatangi langsung Direktorat Jenderal Migas di Jakarta. Upaya tersebut kemudian berlanjut dalam pertemuan regional di Baubau bersama lima kepala daerah lainnya.
Langkah tersebut akhirnya membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi riil yang dihadapi masyarakat Muna Barat, khususnya persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah berlangsung dalam tiga bulan terakhir.
Kebutuhan BBM Mencapai 39,5 Juta Liter, Kuota Hanya 8,9 Juta Liter
Dalam forum koordinasi tersebut, Asisten II Pemkab Muna Barat memaparkan kondisi kebutuhan energi daerah berdasarkan kajian lintas perangkat daerah.
Data menunjukkan kebutuhan riil BBM masyarakat Muna Barat mencapai 39.550.916 liter per tahun. Namun, kuota resmi yang dialokasikan BPH Migas saat ini hanya sebesar 8.994.000 liter per tahun.
Dengan demikian, terdapat defisit sebesar 30.556.916 liter atau sekitar 77,26 persen dari kebutuhan riil masyarakat.
Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah jenis BBM. Pemenuhan kebutuhan Pertalite baru mencapai sekitar 30,3 persen, minyak tanah 27,5 persen, sementara Solar menjadi yang paling memprihatinkan dengan alokasi hanya sekitar 14,5 persen dari kebutuhan riil.
Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tersebut dinilai telah memberikan dampak serius terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebanyak 3.351 kapal nelayan disebut terancam tidak dapat melaut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp545 miliar per tahun, sekaligus mendorong kenaikan harga ikan hingga sekitar 40 persen.
Dampaknya juga dirasakan sektor pertanian. Ribuan hektare sawah terancam mengalami gagal panen akibat alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pompa air yang tidak dapat beroperasi secara optimal di tengah kondisi kemarau. Situasi tersebut turut berpotensi mendorong kenaikan harga beras hingga 30 persen.
Infrastruktur Penyaluran Masih Terbatas
Persoalan semakin kompleks karena luas wilayah Muna Barat dengan jumlah penduduk sekitar 95.779 jiwa saat ini hanya ditopang oleh lima titik pengisian resmi, yakni satu SPBU, dua SPBN, dan dua Pertashop.
Jarak antartitik pengisian juga disebut lebih dari 13 kilometer. Kondisi geografis tersebut semakin menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah kepulauan.
Di sejumlah wilayah kepulauan, harga BBM bahkan dilaporkan mencapai Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter.
Muna Barat Berpeluang Jadi Pilot Project Nasional
Menanggapi paparan tersebut, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman memberikan apresiasi terhadap upaya Bupati Laode Darwin dalam memperjuangkan kebutuhan energi masyarakat.
Ia menyebut kegigihan Bupati Muna Barat menjadi hal yang patut diapresiasi. Bahkan, dalam 12 bulan masa kepemimpinannya di sektor migas, baru kali ini dirinya melihat seorang kepala daerah mampu menghadirkan pimpinan tertinggi sektor energi nasional secara langsung ke daerah.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Ditjen Migas merencanakan Muna Barat sebagai salah satu wilayah percontohan atau pilot project nasional dalam penataan distribusi energi.
Data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Muna Barat juga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan energi di daerah.
Hal senada disampaikan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas. Ia mengapresiasi upaya Bupati Laode Darwin yang dinilai berhasil membuka perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan ketimpangan distribusi energi di daerah nonperkotaan.
Pertemuan tersebut juga melibatkan unsur rantai pasok energi di wilayah Sulawesi hingga mitra lapangan. Fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi usulan penambahan kuota BBM serta penguatan pengawasan distribusi.
Salah satu skema yang ditawarkan adalah pengawasan berbasis digital melalui QR Code dan kartu khusus bagi nelayan dan petani, sehingga penyaluran BBM dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Pertamina Pastikan Ada Penambahan Kuota
Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso menyampaikan empat poin penting sebagai respons terhadap aspirasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
Pertama, Pertamina memastikan akan ada kebijakan penambahan kuota BBM bagi Muna Barat.
Kedua, penanganan persoalan tersebut perlu dibarengi dengan perluasan akses terhadap infrastruktur penyaluran BBM.
Ketiga, Pertamina meminta dukungan aktif unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memperbaiki akses distribusi sekaligus memastikan penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran.
Keempat, mengingat keterbatasan pengadaan BBM dan tingginya biaya distribusi, Pertamina meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan di lapangan agar BBM yang tersedia tidak disalahgunakan dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Bupati Tegaskan Pengawasan Akan Dimaksimalkan
Menanggapi komitmen tersebut, Bupati Muna Barat Laode Darwin menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di wilayahnya.
Menurutnya, posisi geografis Muna Barat yang berdekatan dengan sejumlah wilayah dengan aktivitas pertambangan cukup tinggi membutuhkan pengawalan distribusi secara ketat.
Pemerintah daerah, kata dia, akan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan APBD dan PAD untuk mendukung upaya penanganan persoalan energi di daerah.
“Kami ingin memastikan satu hal: masyarakat Muna Barat tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja, berproduksi, dan memenuhi kebutuhan hidup hanya karena tidak mendapatkan BBM yang cukup,” tegasnya.
Bupati Laode Darwin juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan Pertamina yang hadir langsung melihat kondisi masyarakat Muna Barat.
“Terima kasih atas perhatiannya, sudah hadir di daerah terpencil ini. Semangat kami menjadi berlipat ganda atas kehadiran Bapak-Ibu demi masyarakat kami,” ujar Bupati.
Wabup: Kelangkaan BBM Paling Dirasakan Masyarakat
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa mengatakan masyarakat Muna Barat secara keseluruhan masih sangat membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan energi.
Berdasarkan laporan dari tingkat distributor, distribusi BBM di pangkalan terpantau sangat padat. Kondisi tersebut terjadi karena kuota yang diterima di lapangan justru mengalami pengurangan dibandingkan data alokasi awal.
Situasi itu kemudian memicu kelangkaan di tengah masyarakat, khususnya bagi kebutuhan rumah tangga.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat berharap kunjungan jajaran pejabat tinggi pemerintah pusat dan Pertamina tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem distribusi BBM sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara adil, merata, dan tepat sasaran.
Sumber: Kominfo Muna Barat